您的当前位置:首页 > 综合 > Kawal Sidang Omnibus Law, Partai Buruh Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa Di Mahkamah Konstitusi 正文
时间:2025-06-06 23:39:31 来源:网络整理 编辑:综合
JAKARTA, DISWAY. ID -Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi quickq官方版
JAKARTA,quickq官方版 DISWAY. ID -Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6 Juli 2023, besok.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi tersebut sengaja dilaksanakan karena bertepatan dengan jadwal pelaksanaan sidang uji formil omnibus law UU Cipta Kerja.
BACA JUGA:Bus Transjakarta Menuju Bandara Soetta Mulai diuji Coba, Ini Rutenya
Dia mengatakan, sidang tersebut dilangsungkan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan Presiden.
"Mengingat dalam sidang yang lalu DPR tidak hadir dan pemerintah tidak siap memberikan keterangan, saya harap kali ini mereka akan hadir," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu, 5 Juli 2023.
BACA JUGA:KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar, Mahfud MD: yang Penting Pilot Selamat
Diketahui sebelumnya, Said Iqbal sudah menyampaikan tantangan terbuka kepada Menko Perekonomian dan 11 menteri lainnya yang ikut membahas omnibus law.
Dia meminta Menko Perekonomian dan 11 menteri itu untuk melakukan debat terbuka terkait dengan UU Cipta Kerja.
BACA JUGA:Erick Thohir Berani Bertaruh JIS Pasti Dicoret Jika FIFA Datang Hari Ini: Ayo Salaman Sama Saya
“Saya Presiden Partai Buruh menantang Menko Perekonomian dan jajaran menteri lain serta pimpinan DPR RI," kata Said Iqbal.
"Kami tantang untuk datang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR RI,” sambungnya.
BACA JUGA:Rudal Ukraina Hantam Rumah Sakit Makeyevka, 25 Warga Terluka
Lebih lanjut, Said Iqbal menyebutkan, tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja. Melihat tuntutan tersebut, maka itu menjadikan Partai Buruh menjadi satu-satunya partai politik yang yang mengajukan uji formil UU Cipta Kerja.
Selain itu, isu lain yang akan disuarakan adalah tolak RUU Kesehatan yang berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan.
Terbentuk di 33 Provinsi, Tim Hukum Nasional AMIN Bertugas Awasi Pilpres 20242025-06-06 23:15
2026 Permintaan Minyak Global dari AS Akan Anjlok Drastis2025-06-06 23:05
人工智能vs艺术,这些专业值得推荐!2025-06-06 22:49
Banjir Bandang, Amankah Pergi Liburan ke Spanyol?2025-06-06 22:39
VIDEO: Mengapa Al2025-06-06 22:39
Banjir Bandang, Amankah Pergi Liburan ke Spanyol?2025-06-06 22:21
China Perluas Akses Masuk Bebas Visa untuk 9 Negara, Ada Indonesia?2025-06-06 21:28
BEI Bersama Tuntun Sekuritas Dorong UMKM Perempuan Melek Investasi2025-06-06 21:18
Gandeng BPOM dan Pemprov NTT, Bentoel Group Bantu 10 UMKM Lewat Program Bangun Karya2025-06-06 21:01
Cirebon Gandeng KPK Terkait Batasan Gratifikasi2025-06-06 20:57
Angka Pernikahan Turun, Semua Warga Jepang Bisa Bermarga Sato di 25312025-06-06 22:51
Ini Alasan KPK Geledah Rumah Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil2025-06-06 22:51
Bank Emas Diusulkan Jadi Tabungan Haji, Begini Tanggapan BPKH2025-06-06 22:46
Polisi Tangkap Residivis yang Ngaku Jadi Kapolsek2025-06-06 22:41
Ini 13 Rekomendasi Makanan buat Para Pelupa, Ingatan Jadi Tajam2025-06-06 22:38
Kalah Gugatan Soal ERP, Ini Tanggapan Anies Baswedan2025-06-06 22:15
Tak Bikin Lemak Numpuk, Justru Cokelat Hitam Mengandung 5 Manfaat Ini2025-06-06 21:45
Gegara Corona 30 Acara di Jakarta Berpotensi Dibatalkan2025-06-06 21:44
Sandiaga Wajib Bacakan Surat Pengunduran Diri di Hadapan DPRD DKI, Kalau Nggak....2025-06-06 21:42
MenPPPA Minta Beri 1 Jam Tanpa Gadget Untuk Keluarga, Ini yang Bisa Dilakukan2025-06-06 21:19